Program ini berfokus pada hukum dan sistem pemerintahan Islam, mencakup konsep politik Islam, legislasi syariah, dan tata kelola negara menurut perspektif Islam. Lulusan dapat berkarier di bidang pemerintahan, lembaga legislatif, konsultan kebijakan publik, atau akademisi.

Visi

Mewujudkan program studi yang unggul dan terkemuka dalam mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif dalam bidang ketatanegaraan yang bersifat adaptif, responsif, dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional pada tahun 2030.

Misi
  1. Melakukan perubahan kurikulum yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika tantangan kehidupan bangsa serta perkembangan teknologi.
  2. Menyelenggarakan pendidikan, dan pembelajaran secara efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
  3. Menjalin kerjasama dan membangun jejaring dengan baik lokal, regional, maupun nasional melalui kegiatan peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Tujuan
  1. Menghasilkan Lulusan yang Menguasai Hukum Tata Negara Islam
  2. Memahami Konsep Negara dalam Perspektif Islam
  3. Menerapkan Prinsip Syariah dalam Tata Negara
  4. Menyiapkan Profesional Hukum Tata Negara Islam yang Kompeten

Bahasa Arab 3 SKS
Cirebon Studies 2 SKS
Fikih Ibadah 2 SKS
Kajian Kitab Kuning 1 0 SKS
Metodologi Studi Islam 3 SKS
Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS
Pengantar Hukum Islam 3 SKS
Pengantar Ilmu Hukum 2 SKS
Program Pengembangan Tilawatil Qur'an (PPTQ) 1 0 SKS
Teologi dan Etika Islam 3 SKS

Bahasa Indonesia 2 SKS
Bahasa Inggris 3 SKS
Cyber Culture 2 SKS
Filsafat Ilmu 2 SKS
Ilmu Negara 2 SKS
Kajian Kitab Kuning 2 0 SKS
Pancasila 2 SKS
Pengantar Hukum Indonesia 2 SKS
Program Pengembangan Tilawatil Qur'an (PPTQ) 2 0 SKS
Studi Al-Qur'an 2 SKS
Ushul Fiqh 3 SKS

Filsafat Hukum Islam 2 SKS
Hukum Perdata 2 SKS
Hukum Perkawinan Islam 2 SKS
Hukum Siber 2 SKS
Hukum Tata Negara 3 SKS
Hukum Tata Negara Islam 3 SKS
Ilmu Politik 2 SKS
Pemikiran Ketatanegaraan Islam 2 SKS
Praktik Ibadah 1 0 SKS
Sosiologi Hukum 2 SKS
Studi Hadis 2 SKS
Teori dan Hukum Konstitusi 2 SKS

Bahtsul Kutub Siyasah 2 SKS
Hukum Administrasi Negara 2 SKS
Hukum Bisnis Islam 2 SKS
Hukum Internasional 2 SKS
Hukum Kewarisan Islam 2 SKS
Hukum Pidana 2 SKS
Ilmu Perundang-undangan 2 SKS
Kaidah Fikih Tata Negara 2 SKS
Logika dan Penalaran Hukum 2 SKS
Perbandingan Hukum Tata Negara 2 SKS
Politik Hukum di Indonesia 2 SKS
Praktik Ibadah 2 0 SKS
Tafsir Ayat Hukum Tata Negara 2 SKS

Administrasi Peradilan 2 SKS
Advokatur 2 SKS
Etika Profesi Hukum 2 SKS
Hadits Hukum Tata Negara 2 SKS
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2 SKS
Hukum Agraria 2 SKS
Hukum Kebijakan Publik 2 SKS
Hukum Keimigrasian 2 SKS
Hukum Kelembagaan Negara 2 SKS
Hukum Kepegawaian 2 SKS
Hukum Pajak dan Keuangan Negara 2 SKS
Hukum Pemerintahan Daerah 2 SKS
Hukum Pemilihan Umum dan Partai Politik 2 SKS
Hukum Pidana Islam 2 SKS
Kewirausahaan dan Halalpreneurship 2 SKS
PLKH Peradilan Agama 2 SKS
PLKH Peradilan Pidana 2 SKS

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 2 SKS
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2 SKS
Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama 3 SKS
Hukum Acara Pidana 3 SKS
Hukum Islam dan HAM 2 SKS
Ilmu Falak 2 SKS
Metodologi Penelitian Hukum 2 SKS
Pendidikan Anti Korupsi 2 SKS
Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Legal Drafting 2 SKS
PLKH Mahkamah Konstitusi 2 SKS
PLKH Tata Usaha Negara 2 SKS

Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3 SKS
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 3 SKS
SKRIPSI 6 SKS
Profil Lulusan
  1. Praktisi Hukum
    Memiliki kecakapan memahami, menganalisis dan mengajukan saran pemecahan tentang persoalan hukum tatanegara. Rincian pekerjaan profil ini sebagai Hakim, Panitera, Jaksa, Polri, TNI, Advokat, Paralegal,Konsultan Hukum, Mediator, dan Sipir LP Kemenkumham.
  2. Legal Drafter
    Mampu menyusun rancangan perundang-undangan dalam hukum tatanegara sesuai dengan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.
  3. Analis Hukum
    Memiliki kemampuan untuk melakukan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan. Rincian pekerjaan profil ini sebagai Analis Hukum, Analis Perkara, Analis Putusan.
  4. Legal Officer/Staf Legal
    Memiliki kemampuan dalam menangani masalah hukum suatu organisasi atau perusahaan baik yang sifatnya internal maupun eksternal guna menghindari permasalahan hukum.
Terakreditasi
Baik
Download Sertifikat Akreditasi Jalur Penerimaan
Informasi Akademik:
Gelar
S.H. (Sarjana Hukum)
Masa Studi
4 Tahun (8 Semester)
Jumlah SKS
144
Pimpinan Prodi:
Ketua
Mohammad Rana, M.H.I
Sekretaris
Jefik Julzikar Hafidz, MH